sekretaris kabinet dipo alam mengutip arahan presiden, menyewa supaya penyelesaian sengketa lahan dikerjakan secara komprehensif serta jangan ditunda agar tidak adalah bom masa sehingga memicu konflik sosial serta kekesaran dalam tanah air.
dipo pada acara minum kopi bersama dengan sekretaris kabinet melalui tema potensi konflik penguasaan lahan selama kompleks istana jakarta, senin, menungkapkan penanganan sengketa lahan harus menggunakan formula saling menguntungkan (win-win solution) selain pendekatan hukum (legal).
upaya tersebut penting untuk negara tak dirugikan dan rakyat memperoleh kesejahteraan biarpun dunia usaha sempit berkurang keuntungannya.
dipo mengingatkan bahwa akhir-akhir ini seluruh konflik sosial serta kekerasan di tanah air acap terjadi akibat sengketa lahan. sengketa tersebut antara lain sebab tumpang tindih regulasi, perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat serta penyerobotan
Informasi Lainnya:
laporan hasil kajian dan pemetaan badan Informasi geospasial menyampaikan dalam beberapa wilayah baru ada potensi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan pada bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan juga tujuan transmigrasi.
berkaitan dengan tersebut dia mengingatkan terserah arahan-arahan presiden dalam sidang kabinet terbatas dalam 25 juli lalu, khusus mengenai melalui penanganan sengketa/konflik lahan, diantaranya sengketa lahan antara negara dengan pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui masyarakat dicarikan solusinya secara komprehensif.
pada acara dan dihadiri sejumlah gubernur antara gubernur kaltim, riau serta kalsel dan sederat bupati terkait, diminta supaya mereka terus berusaha serta mengingatkan masyarakat bila terkandung konflik lahan untuk dibicarakan lebih-lebih dahulu juga tidak mengerjakan pengrusakan juga pendudukan lahan yang melawan hukum.
konflik lahan selama sumut, sumsel juga lampung untuk diselesaikan dengan tidak keliru, adil, juga tertib selama dua tahun ataupun pada waktu kerja kabinet indonesia bersatu ii, kata dipo.
berkaitan melalui itu dibentuk tim terpadu agar menangani kasus-kasus lahan semisal konflik ptpn ii di sumut, konflik mesuji selama lampung serta konflik ptpn vii pada cintamanis selama sumsel.
kepala pusat pemetaan dan integrasi tematik, badan Informasi geospasial, nurwadjedi mengatakan memperkenalkan Satu peta (one map) yang merupakan turunan dari amanat uu no.4 tahun 2011 perihal info geospasial (ig) dimana harus dibangun dalam atas Satu lembar peta dasar.
berdasarkan tersebut dilaksanakan proses integrasi Informasi geospasial tematik (igt) yang dibangun dengan instansi terkait sesuai dengan fungsi juga kewenangannya.
hasilnya, baru banyak tumpang tindih pengalokasian lahan dalam sebuah daerah serta area jenis lahan yang sama.
karena tersebut kebijakan one map dibutuhkan juga harus dipercepat untuk penyelenggaraan igt mampu diintegrasikan.
sementara gubernur kaltim awang faroek menyampaikan usah keputusan presiden untuk menentukan peta mana dan dibuat acuan sebab tiap-tiap instansi mempunyai peta sendiri.
dia serta membuka sederat kontroversi selama kebijakan lahan, khususnya hutan rakyat, hutan konversi dan perbatasan yang adalah beranda terdepan.
dia menuturkan rencana pemda supaya mengembangkan jalan tol serta kereta api dan dengan hutan rakyat serta hutan lindung ternyata ditolak ternyata dalam pihak lain 10 ijin upaya-upaya batu bara diberikan ijin.
begitu serta dengan pembangunan jalan pada perbatasan dan membutuhkan jalan poros yang dengan hutan lindung juga konservasi.