rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bidang premium bersubsidi, dinilai hendak mendorong turunnya kesejahteraan buruh.
ketua konfederasi serikat pekerja berbagai indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi di yogyakarta, selasa, menungkapkan, melalui naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) jenis premium, mengakibatkan daya beli buruh terhadap bahan kebutuhan pokok cenderung turun.
menurut dia, jika pemerintah menaikkan harga ataupun membatasi pasokan bbm bersubsidi, maka rentan terjadi inflasi, dan selama akhirnya menyebabkan harga barang-barang naik.
sehingga, papar dia, daya menggunakan buruh umumnya bisa menurun hingga 30 persen, karena dalam ketika harga naik, upah buruh tetap.
Informasi Lainnya:
yang tadinya bisa mencari daging, nanti tidak dapat lagi, sebab kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, makanya harga barang-barang naik, ujarnya.
sementara tersebut, berdasarkan dia, beberapa langkah dan akan diupayakan pemerintah untuk mengimbangi kenaikan harga bbm dengan beberapa kompensasi, juga tak memberikan dampak bagi kaum buruh.
langkah antisipasi dan direncanakan semisal memberikan kompensasi berupa penambahan jatah beras miring, dana website keluarga harapan (pkh), dan beasiswa kepada pelajar miskin tidak mencakup pemakaian buruh, karena buruh tak masuk kategori miskin, katanya.
sebelumnya, menteri energi serta sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat mengenai kebijakan bbm bersama semua gubernur di jakarta, selasa (16/4) 2012, menungkapkan, melalui kenaikan harga bbm untuk kendaraan pribadi dan telah hendak diterapkan mulai mei 2013, dengan begini penghematan subsidi bbm yang diperoleh dapat rp21 triliun.
ia serta menyampaikan hampir seluruh gubernur telah menyetujui rencana opsi yang mau diambil pemerintah itu.
tadi mengerucut menjadi rp6.500 per liter untuk mobil plat hitam. malahan, ada beberapa gubernur dan minta segera ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan tersebut sudah setuju, katanya.
menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm yang akan diambil adalah mengalihkan 77 persen subsidi bbm yang saat ini salah sasaran.
pemerintah, kata dia, hendak mempersiapkan kebijakan dengan cermat untuk pelaksanaan di lapangan berjalan lancar.